FPKS meminta agar para anggota DPR di Senayan tidak melakukan boikot pembahasan RAPBNP 2010. Mesti dipertimbangkan masak-masak, apakah boikot itu bisa memberi kesejahteraan bagi rakyat.
"Jangan sampai kepentingan pembangunan dan rakyat banyak dikesampingkan. Lebih jauh boikot akan membuat DPR kehilangan kesempatan untuk mengkritisi rencana anggaran yang diajukan pemerintah secara dini, langsung, dan terbuka," kata Ketua FPKS Mustafa Kamal dalam siaran pers, Minggu (14/3/2010).
FPKS mengimbau agar seluruh anggota dapat terus terlibat secara pro-aktif, kritis dan konstruktif di komisi-komisi masing-masing maupun khususnya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam rangka memperjuangkan aspirasi anggaran yang pro rakyat secara transparan.
Sedang untuk persoalan Menkeu Sri Mulyani terkait hasil angket Century, FPKS menyerahkan masalah ini ke ranah hukum, tentu dalam pengawasan DPR yang intensif.
"Proses hukum yang tengah berjalan dalam pengungkapan kasus Century tidak boleh menegasikan kepentingan rakyat yang lebih luas dan berjangka panjang. Upaya penegakan hukum justru seharusnya memberi pijakan yang kokoh bagi pembangunan nasional kita," tutupnya.
Pemerintah Malaysia menolak mencantumkan upah awal tenaga kerja Indonesia sektor domestik. Tim perunding sepakat pengupahan TKI sektor domestik di Malaysia mengikuti mekanisme pasar yang berkisar 500-1.300 ringgit per bulan.
Walaupun demikian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (11/3), merasa bersyukur karena Pemerintah Malaysia menyetujui empat permintaan Indonesia.
Pemerintah Malaysia menolak mengatur upah awal TKI sektor domestik karena mereka tidak memiliki sistem upah minimum. Naskah final MOU perlindungan TKI informal sektor domestik akan dibahas di Jakarta, 25-26 Maret, dan selanjutnya ditandatangani Mennakertrans dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Hishamuddin, April.
Keempat hal yang disepakati adalah TKI diizinkan memegang paspor mereka, hak libur sehari dalam satu minggu, struktur penempatan, dan tim gabungan perlindungan TKI.
Dalam MOU lama, majikan memegang paspor TKI dan tidak mengatur tentang libur. Kondisi ini membuat TKI dieksploitasi dan diisolasi dari pihak ketiga yang membuat mereka rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans Abdul Malik Harahap yang dihubungi di Kuala Lumpur mengatakan, MOU tanpa upah awal tidak menjadi soal.
”Kalau upah itu ada di perjanjian kerja. Di sana, kami kunci (awasi) karena syarat orang masuk (Malaysia) harus legalisasi perjanjian kerja di perwakilan (Republik Indonesia). Jangan gara-gara satu persoalan yang bisa dikawal baik, usulan yang lain malah lewat,” ujar Malik.
Malaysia merupakan tujuan utama TKI. Sedikitnya 2,2 juta TKI bekerja di negara itu, tetapi 1 juta orang di antaranya tidak memiliki dokumen resmi.
Sementara 1,2 juta TKI berdokumen di Malaysia, 300.000 di antaranya menjadi pembantu rumah tangga. Namun, para agen dan pemakai jasa kerap memakai standar upah di Indonesia untuk menggaji TKI sektor domestik.
Tempat penukaran valas
Mereka yang bekerja di Semenanjung Malaysia rata-rata bergaji 400-500 ringgit (Rp 1,2 juta-Rp 1,5 juta) per bulan. TKI yang bekerja di Sarawak dan Sabah malah hanya bergaji 200-300 ringgit (Rp 600.000-Rp 900.000) per bulan.
Sementara dalam kunjungan di Unit Pelayanan TKI di Bandara Adi Soemarmo, Komisi IX DPR menemukan gerai penukaran valuta asing yang mengambil margin keuntungan terlampau tinggi.
Mereka membayar Rp 8.500 per dollar AS, sementara harga normal Rp 9.200. DPR meminta Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Jawa Tengah menertibkan praktik yang merugikan TKI.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan masalah pribadi kader partainya harus dipisahkan dengan PKS secara organisasi. Termasuk kasus L/C bodong PT Selalang Prima Internasional (SPI) yang dimiliki politisi PKS Mukhamad Misbakhun tidak menjadi agenda pembahasan di internal PKS.
"PKS tidak mencampuradukkan urusan pribadi dan urusan organisasi," kata Luthfi saat berbincang dengan detikcom, Senin (8/3/2010).
Menurut Luthfi setiap masalah tentu ada solusinya. Masalah pribadi diselesaikan secara pribadi, masalah partai diselesaikan secara organisasi.
"Masing-masing ada solusinya sendiri-sendiri. PKS tidak menjadikan masalah pribadi sebagai pengambilan keputusan di organisasi," terang Luthfi.
Misbakhun adalah komisaris PT SPI. PT SPI diduga memiliki L/C bodong Bank Century. Misbakhun mengakui membuat kesepakatan L/C dengan Bank Century untuk mengimpor bahan baku perusahaannya dari produsen luar negeri. PT SPI menggunakan kapal tanker untuk agunan L/C ini.
Saat ini Bea dan Cukai tengah melakukan pengecekan terhadap dokumen ekspor dan impor PT SPI. Tujuannya untuk memastikan tidak ada masalah dalam impor kondensat PT SPI dari PT Grains Industrial Singapura.
Menjelang pengambilan keputusan hasil akhir Pansus Century hari ini, lobi antar fraksi terus berlangsung. PKS mengaku terus dilobi, namun tetap konsisten menyatakan kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) bermasalah.
"Lobi jalan terus tetapi kita tetap konsisten," kata Sekjen PKS Anis Matta pada detikcom, Rabu (3/3/2010).
Dalam pengambilan keputusan nanti ada dua opsi yang ditawarkan. Opsi A mengatakan kebijakan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepada Bank Century dan pelaksanaannya sudah tepat untuk menyelamatkan krisis ekonomi. Sementara opsi C mengatakan baik kebijakan pemberian FPJP dan PMS serta pelaksanaannya bermasalah.
Soal pengambilan keputusan nanti, Anis mengatakan fraksinya lebih sepakat bila keputusan diambil secara aklamasi ketimbang voting. Anis mengaku telah berbicara dengan Fraksi Partai Demokrat agar mau melunak soal pandangan akhirnya. Menurut Anis, sebetulnya ada beberapa poin yang bisa dicari titik temu antara opsi A dan opsi C sehingga keputusan bisa diambil aklamasi.
"Hal serupa bisa terjadi. Seperti waktu hak angket mereka kan tidak bergabung dari awal dengan kami tapi akhirnya sepakat pembentukan Pansus," ujar wakil ketua DPR ini.
Namun, kata Anis, Demokrat rupanya bergeming dengan lobi PKS ini. Demokrat tetap pada pendapat kebijakan FPJP dan PMS demi menyelamatkan krisis ekonomi.
Sekuntum mawar merah masing-masing diberikan kepada anggota Pansus Century dari PKS, PDIP, Golkar dan Hanura. Sementara PAN, PPP, dan Gerindra diberikan sekuntum mawar putih. Apakah beda mawar merah dan putih itu?
"Warna beda merah dan putih. Yang merah untuk yang berani," kata anggota Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (KOMPAK) Effendi Ghazali saat menemui Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2/2010).
KOMPAK menemui pansus untuk mengucapkan rasa terima kasih atas kerja keras pansus selama ini. "Berhasil mendekati apa yang diharapkan publik, tapi masalah skandal Bank century masih jauh dari selesai," kata aktivis KOMPAK lainnya, Thamrin Amal Tamagola.
Lebih fokus, apresiasi Kompak ditujukan untuk PKS, Golkar, PDIP dan Hanura karena telah memberikan pandangan yang jelas, sistematis dan memenuhi unsur-unsur komunikasi politik dengan menyebut nama pihak-pihak yang bertanggung jawab.
"Kami kecewa dengan Partai Demokrat dan PKB yang memiliki pandangan yang beda dengan sebagian besar fraksi," katanya.
Masing-masing anggota pansus juga dihadiahi sebuah amplop kosong dari Kelompok Cipayung. Menurut mereka, jika pengusaha melobi dan memberikan amplop berisi untuk maksud tertentu, maka kami hanya bisa memberikan amplop kosong untuk maksud tertentu.
"Mohon dihargai, itu sama-sama amplop," kata anggota Cipayung yang juga Ketua HMI, Aris Mustopha.
Partai Keadilan Sejahtera menggelar pemilihan internal untuk anggota Majelis Syuro (MS) pada Sabtu 20 Februari 2010 lalu. Pemilihan digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan perwakilan PKS di sejumlah negara, termasuk di Malaysia.
Sekretaris PIP PKS Malaysia, Teddy S Gunawan mengatakan, tidak kurang dari 190 orang anggota inti PKS di Malaysia, Brunei dan Thailand mengikuti pemilihan raya Anggota Majelis Syuro. Selain di semenanjung, PKS perwakilan Malaysia juga meliputi wilayah Serawak, Sabah, Brunei Darussalam dan Thailand.
"Sistem voting berbasis IT digunakan di 7 TPS di Bangkok, Brunei, Kuala-Lumpur, Johor, Selangor, Penang, dan Pahang," ujarnya dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (22/2/2010).
Dia menjelaskan, sistem voting berbasis IT tersebut juga ditambah dengan sistem online dan SMS bagi yang sakit atau posisinya sangat jauh, sehingga tingkat partisipasi diapstikan mencapai 100% dengan suara sah 100%. Proses ini, lanjut dia, sangat memudahkan pemilih dan panitia dalam proses perhitungan suara Karena otomatis jumlah suara terhitung secara akurat dan cepat.
"Termasuk Presiden PKS dan Ketua MS yang kebetulan sedang berada di Malaysia pada hari pemungutan suara, ikut memberikan suara di TPS istimewa berbasis IT di Malaysia," imbuhnya.
Dari hasil rekapitulasi suara yang dilaporkan ke panitia pusat di Jakarta malam tadi, dia mengungkapkan, seperti dugaan nama-nama yang memang sudah sangat populer di luar negeri dan secara nasional mendominasi perolehan suara.
"Mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq menempati posisi teratas secara berurutan," cetusnya.
Pemilihan di luar negeri memilih 6 dari 18 calon anggota MS untuk dapil DKI Jakarta. Sedangkan secara nasional ada 195 calon anggota MS untuk mengisi 65 kursi anggota MS.
(sumber: detikcom)
(ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)
“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami” (Al- Ankabut.: 69) .
Ketika bangun tidur pagi hari, perhatikan wajah Anda di sebuah cermin. Kemudian cobalah tersenyum manis, dan berkata, “Alhamdulillah, saya hidup kembali, saya sehat dan saya dalam kondisi terbaik untuk memulai aktivitas”. Apa yang Anda rasakan? Perubahan apa yang terjadi pada wajah Anda? Sukseskah Anda dalam merubah mimik wajah Anda? Jika Anda lakukan untuk pertama kali, ada kemungkinan Anda akan kesulitan dan malas mengubah ekspresi wajah Anda. Tetapi jika Anda latihan setiap pagi selama satu bulan, maka Anda akan rasakan hasilnya. Anda akan mendapatkan diri Anda dalam keadaan ‘The Best”.
Koalisi harus dewasa menyikapi perbedaan pandangan partai-partai dalam soal bail out Bank Century karena koalisi ini adalah koalisi kaum reformis yang memang bertekad melanjutkan reformasi.
"Perbedaan sikap dalam kasus ini seharusnya tidak disikapi secara emosional, apalagi dengan menggunakan pendekatan kekuasaan dalam berbagai bentuknya, seperti ancaman, intimidasi, dan reshuffle kabinet," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di Jakarta, Senin (22/2/2010).
Menurut Anis Matta, keberhasilan koalisi melewati dinamika politik ini justru akan memperkokoh ikatan koalisi karena semakin menyadarkan bangsa ini pada semangat dan prinsip reformasi yang melandasi dibentuknya koalisi.
"Koalisi ini adalah tulang punggung reformasi yang menentukan masa depan Indonesia," ujar Anis Matta, yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI.
(sumber: kompas.com 22/02/10)
ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq mengatakan, teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka sidang kabinet pada Kamis (18/2/2010) lalu tidak hanya ditujukan kepada Menkominfo Tifatul Sembiring, tetapi untuk semua menteri.
"Itu teguran umum yang diberikan Presiden SBY agar semua menterinya berhati-hati. Bukan spesifik ditujukan kepada Pak Tifatul," katanya di Jakarta, Sabtu (20/2/2010).
Seperti diberitakan, Presiden Yudhoyono mengingatkan para menterinya untuk terlebih dulu minta persetujuannya sebelum berinisiatif mengeluarkan peraturan. "Untuk menjadi perhatian kita semua, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, apabila ada pemikiran atau rencana untuk menyusun sebuah rancangan peraturan pemerintah atau rancangan undang-undang, maka wajib melaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet atau Menteri Sekretaris Negara tentang pemikiran atau rencana itu," katanya Presiden saat itu.
Menurut Luthfi Hasan Ishaq, pernyataan Presiden Yudhoyono itu dilontarkan saat Tifatul Sembiring yang merupakan kader PKS sedang berada di luar negeri, dan Presiden mengetahui hal itu. "Ini kan ada orang yang melontarkan isu yang tidak relevan tanpa sepengetahuan Menkominfo, lalu isu itu menjadi melebar," ujarnya.
Menkominfo Tifatul Sembiring sendiri juga telah menepis anggapan bahwa teguran yang disampaikan Presiden itu dialamatkan untuk menekan PKS yang dikenal vokal dalam mengusut skandal Bank Century.
Seusai mendampingi Presiden pada acara pencanangan Gerakan Indonesia Menabung di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu pagi, mantan Presiden PKS itu mengatakan, teguran itu disampaikan Presiden kepada semua menteri dan tidak secara spesifik ditujukan kepadanya.
(sumber: kompas.com, 20/02/10)
(ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan menyampaikan pandangan akhir kasus Bank Century, dengan tetap konsisten pada pandangan awal.
"Sikap PKS akan mengalir berdasarkan fakta dan data yang ditemukan Panitia Angket Kasus Bank Century," kata Sekjen DPP PKS Anis Matta, di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Jumat (19/2).
Dikatakannya, pada pandangan awal, Fraksi PKS menyampaikan temuan pelanggaran dan lembaga yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.
Pada pandangan akhir yang akan disampaikan fraksi-fraksi pada rapat konsultasi internal Panitia Angket Kasus Bank Century, Senin (22/2), Fraksi PKS juga akan menyampaikan kesimpulan yang sama.
Bahkan, Fraksi PKS kemungkinan besar akan menyampaikan nama-nama yang bertanggung jawab pada pelanggaran pada Banik Century.
"Fraksi PKS akan melakukan rapat internal untuk membicarakan kemungkinan penyebutan nama-nama tersebut dan siapa yang akan disebutkan," katanya.
Ketika ditanya soal sikap PKS tersebut ada konsekuensinya terhadap kemungkinan "reshuffle" menteri dari PKS di kabinet, menurut dia, tidak ada kaitannya.
Wacana "reshuffle" yang muncul selama ini, katanya, bukan dari Presiden tapi dari pribadi-pribadi pimpinan Partai Demokrat.
"Pimpinan PKS melakukan komunikasi intensif dengan Presiden tapi beliau tidak pernah menyinggung soal `reshuffle` dalam setiap pembicaraan," kata Wakil Ketua DPR ihi.
Bahkan, katanya, Presiden terus mendorong agar koalisi berlangsung hingga 2014 dan komunikasi di antara anggota koalisi lebih intensif.
"Kalau pun ada wacana `reshuffle` PKS tetap `enjoy` saja," katanya.
Mengenai teguran Presiden Yudhoyono kepada Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, menurut Anis, hal itu bukan bagian dari tekanan Presiden terhadap PKS dalam menyikapi kesimpulan panitia angket.
Menurut dia, hal itu adalah bagian dari komunikasi di internal pemerintah.
Anis meminta, agar tidak mencampuradukkan persoalan di internal pemerintah serta komunikasi partai anggota koalisi.
PIP PKS (8) Malaysia :: Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera Malaysia :: pks-malaysia.org, Powered by Joomla! and designed by WebTeam PIP PKS Malaysia.
