Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan masalah pribadi kader partainya harus dipisahkan dengan PKS secara organisasi. Termasuk kasus L/C bodong PT Selalang Prima Internasional (SPI) yang dimiliki politisi PKS Mukhamad Misbakhun tidak menjadi agenda pembahasan di internal PKS.
"PKS tidak mencampuradukkan urusan pribadi dan urusan organisasi," kata Luthfi saat berbincang dengan detikcom, Senin (8/3/2010).
Menurut Luthfi setiap masalah tentu ada solusinya. Masalah pribadi diselesaikan secara pribadi, masalah partai diselesaikan secara organisasi.
"Masing-masing ada solusinya sendiri-sendiri. PKS tidak menjadikan masalah pribadi sebagai pengambilan keputusan di organisasi," terang Luthfi.
Misbakhun adalah komisaris PT SPI. PT SPI diduga memiliki L/C bodong Bank Century. Misbakhun mengakui membuat kesepakatan L/C dengan Bank Century untuk mengimpor bahan baku perusahaannya dari produsen luar negeri. PT SPI menggunakan kapal tanker untuk agunan L/C ini.
Saat ini Bea dan Cukai tengah melakukan pengecekan terhadap dokumen ekspor dan impor PT SPI. Tujuannya untuk memastikan tidak ada masalah dalam impor kondensat PT SPI dari PT Grains Industrial Singapura.
Menjelang pengambilan keputusan hasil akhir Pansus Century hari ini, lobi antar fraksi terus berlangsung. PKS mengaku terus dilobi, namun tetap konsisten menyatakan kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) bermasalah.
"Lobi jalan terus tetapi kita tetap konsisten," kata Sekjen PKS Anis Matta pada detikcom, Rabu (3/3/2010).
Dalam pengambilan keputusan nanti ada dua opsi yang ditawarkan. Opsi A mengatakan kebijakan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepada Bank Century dan pelaksanaannya sudah tepat untuk menyelamatkan krisis ekonomi. Sementara opsi C mengatakan baik kebijakan pemberian FPJP dan PMS serta pelaksanaannya bermasalah.
Soal pengambilan keputusan nanti, Anis mengatakan fraksinya lebih sepakat bila keputusan diambil secara aklamasi ketimbang voting. Anis mengaku telah berbicara dengan Fraksi Partai Demokrat agar mau melunak soal pandangan akhirnya. Menurut Anis, sebetulnya ada beberapa poin yang bisa dicari titik temu antara opsi A dan opsi C sehingga keputusan bisa diambil aklamasi.
"Hal serupa bisa terjadi. Seperti waktu hak angket mereka kan tidak bergabung dari awal dengan kami tapi akhirnya sepakat pembentukan Pansus," ujar wakil ketua DPR ini.
Namun, kata Anis, Demokrat rupanya bergeming dengan lobi PKS ini. Demokrat tetap pada pendapat kebijakan FPJP dan PMS demi menyelamatkan krisis ekonomi.
Sekuntum mawar merah masing-masing diberikan kepada anggota Pansus Century dari PKS, PDIP, Golkar dan Hanura. Sementara PAN, PPP, dan Gerindra diberikan sekuntum mawar putih. Apakah beda mawar merah dan putih itu?
"Warna beda merah dan putih. Yang merah untuk yang berani," kata anggota Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (KOMPAK) Effendi Ghazali saat menemui Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2/2010).
KOMPAK menemui pansus untuk mengucapkan rasa terima kasih atas kerja keras pansus selama ini. "Berhasil mendekati apa yang diharapkan publik, tapi masalah skandal Bank century masih jauh dari selesai," kata aktivis KOMPAK lainnya, Thamrin Amal Tamagola.
Lebih fokus, apresiasi Kompak ditujukan untuk PKS, Golkar, PDIP dan Hanura karena telah memberikan pandangan yang jelas, sistematis dan memenuhi unsur-unsur komunikasi politik dengan menyebut nama pihak-pihak yang bertanggung jawab.
"Kami kecewa dengan Partai Demokrat dan PKB yang memiliki pandangan yang beda dengan sebagian besar fraksi," katanya.
Masing-masing anggota pansus juga dihadiahi sebuah amplop kosong dari Kelompok Cipayung. Menurut mereka, jika pengusaha melobi dan memberikan amplop berisi untuk maksud tertentu, maka kami hanya bisa memberikan amplop kosong untuk maksud tertentu.
"Mohon dihargai, itu sama-sama amplop," kata anggota Cipayung yang juga Ketua HMI, Aris Mustopha.
Partai Keadilan Sejahtera menggelar pemilihan internal untuk anggota Majelis Syuro (MS) pada Sabtu 20 Februari 2010 lalu. Pemilihan digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan perwakilan PKS di sejumlah negara, termasuk di Malaysia.
Sekretaris PIP PKS Malaysia, Teddy S Gunawan mengatakan, tidak kurang dari 190 orang anggota inti PKS di Malaysia, Brunei dan Thailand mengikuti pemilihan raya Anggota Majelis Syuro. Selain di semenanjung, PKS perwakilan Malaysia juga meliputi wilayah Serawak, Sabah, Brunei Darussalam dan Thailand.
"Sistem voting berbasis IT digunakan di 7 TPS di Bangkok, Brunei, Kuala-Lumpur, Johor, Selangor, Penang, dan Pahang," ujarnya dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (22/2/2010).
Dia menjelaskan, sistem voting berbasis IT tersebut juga ditambah dengan sistem online dan SMS bagi yang sakit atau posisinya sangat jauh, sehingga tingkat partisipasi diapstikan mencapai 100% dengan suara sah 100%. Proses ini, lanjut dia, sangat memudahkan pemilih dan panitia dalam proses perhitungan suara Karena otomatis jumlah suara terhitung secara akurat dan cepat.
"Termasuk Presiden PKS dan Ketua MS yang kebetulan sedang berada di Malaysia pada hari pemungutan suara, ikut memberikan suara di TPS istimewa berbasis IT di Malaysia," imbuhnya.
Dari hasil rekapitulasi suara yang dilaporkan ke panitia pusat di Jakarta malam tadi, dia mengungkapkan, seperti dugaan nama-nama yang memang sudah sangat populer di luar negeri dan secara nasional mendominasi perolehan suara.
"Mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq menempati posisi teratas secara berurutan," cetusnya.
Pemilihan di luar negeri memilih 6 dari 18 calon anggota MS untuk dapil DKI Jakarta. Sedangkan secara nasional ada 195 calon anggota MS untuk mengisi 65 kursi anggota MS.
(sumber: detikcom)
(ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)
“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami” (Al- Ankabut.: 69) .
Ketika bangun tidur pagi hari, perhatikan wajah Anda di sebuah cermin. Kemudian cobalah tersenyum manis, dan berkata, “Alhamdulillah, saya hidup kembali, saya sehat dan saya dalam kondisi terbaik untuk memulai aktivitas”. Apa yang Anda rasakan? Perubahan apa yang terjadi pada wajah Anda? Sukseskah Anda dalam merubah mimik wajah Anda? Jika Anda lakukan untuk pertama kali, ada kemungkinan Anda akan kesulitan dan malas mengubah ekspresi wajah Anda. Tetapi jika Anda latihan setiap pagi selama satu bulan, maka Anda akan rasakan hasilnya. Anda akan mendapatkan diri Anda dalam keadaan ‘The Best”.
Koalisi harus dewasa menyikapi perbedaan pandangan partai-partai dalam soal bail out Bank Century karena koalisi ini adalah koalisi kaum reformis yang memang bertekad melanjutkan reformasi.
"Perbedaan sikap dalam kasus ini seharusnya tidak disikapi secara emosional, apalagi dengan menggunakan pendekatan kekuasaan dalam berbagai bentuknya, seperti ancaman, intimidasi, dan reshuffle kabinet," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di Jakarta, Senin (22/2/2010).
Menurut Anis Matta, keberhasilan koalisi melewati dinamika politik ini justru akan memperkokoh ikatan koalisi karena semakin menyadarkan bangsa ini pada semangat dan prinsip reformasi yang melandasi dibentuknya koalisi.
"Koalisi ini adalah tulang punggung reformasi yang menentukan masa depan Indonesia," ujar Anis Matta, yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI.
(sumber: kompas.com 22/02/10)
ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq mengatakan, teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka sidang kabinet pada Kamis (18/2/2010) lalu tidak hanya ditujukan kepada Menkominfo Tifatul Sembiring, tetapi untuk semua menteri.
"Itu teguran umum yang diberikan Presiden SBY agar semua menterinya berhati-hati. Bukan spesifik ditujukan kepada Pak Tifatul," katanya di Jakarta, Sabtu (20/2/2010).
Seperti diberitakan, Presiden Yudhoyono mengingatkan para menterinya untuk terlebih dulu minta persetujuannya sebelum berinisiatif mengeluarkan peraturan. "Untuk menjadi perhatian kita semua, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, apabila ada pemikiran atau rencana untuk menyusun sebuah rancangan peraturan pemerintah atau rancangan undang-undang, maka wajib melaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet atau Menteri Sekretaris Negara tentang pemikiran atau rencana itu," katanya Presiden saat itu.
Menurut Luthfi Hasan Ishaq, pernyataan Presiden Yudhoyono itu dilontarkan saat Tifatul Sembiring yang merupakan kader PKS sedang berada di luar negeri, dan Presiden mengetahui hal itu. "Ini kan ada orang yang melontarkan isu yang tidak relevan tanpa sepengetahuan Menkominfo, lalu isu itu menjadi melebar," ujarnya.
Menkominfo Tifatul Sembiring sendiri juga telah menepis anggapan bahwa teguran yang disampaikan Presiden itu dialamatkan untuk menekan PKS yang dikenal vokal dalam mengusut skandal Bank Century.
Seusai mendampingi Presiden pada acara pencanangan Gerakan Indonesia Menabung di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu pagi, mantan Presiden PKS itu mengatakan, teguran itu disampaikan Presiden kepada semua menteri dan tidak secara spesifik ditujukan kepadanya.
(sumber: kompas.com, 20/02/10)
(ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan menyampaikan pandangan akhir kasus Bank Century, dengan tetap konsisten pada pandangan awal.
"Sikap PKS akan mengalir berdasarkan fakta dan data yang ditemukan Panitia Angket Kasus Bank Century," kata Sekjen DPP PKS Anis Matta, di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Jumat (19/2).
Dikatakannya, pada pandangan awal, Fraksi PKS menyampaikan temuan pelanggaran dan lembaga yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.
Pada pandangan akhir yang akan disampaikan fraksi-fraksi pada rapat konsultasi internal Panitia Angket Kasus Bank Century, Senin (22/2), Fraksi PKS juga akan menyampaikan kesimpulan yang sama.
Bahkan, Fraksi PKS kemungkinan besar akan menyampaikan nama-nama yang bertanggung jawab pada pelanggaran pada Banik Century.
"Fraksi PKS akan melakukan rapat internal untuk membicarakan kemungkinan penyebutan nama-nama tersebut dan siapa yang akan disebutkan," katanya.
Ketika ditanya soal sikap PKS tersebut ada konsekuensinya terhadap kemungkinan "reshuffle" menteri dari PKS di kabinet, menurut dia, tidak ada kaitannya.
Wacana "reshuffle" yang muncul selama ini, katanya, bukan dari Presiden tapi dari pribadi-pribadi pimpinan Partai Demokrat.
"Pimpinan PKS melakukan komunikasi intensif dengan Presiden tapi beliau tidak pernah menyinggung soal `reshuffle` dalam setiap pembicaraan," kata Wakil Ketua DPR ihi.
Bahkan, katanya, Presiden terus mendorong agar koalisi berlangsung hingga 2014 dan komunikasi di antara anggota koalisi lebih intensif.
"Kalau pun ada wacana `reshuffle` PKS tetap `enjoy` saja," katanya.
Mengenai teguran Presiden Yudhoyono kepada Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, menurut Anis, hal itu bukan bagian dari tekanan Presiden terhadap PKS dalam menyikapi kesimpulan panitia angket.
Menurut dia, hal itu adalah bagian dari komunikasi di internal pemerintah.
Anis meminta, agar tidak mencampuradukkan persoalan di internal pemerintah serta komunikasi partai anggota koalisi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara soal RPM konten multimedia yang menuai kritikan. Parpol asal Menkominfo Tifatul Sembiring ini menegaskan kebijakan yang baik harus partisipatif dan adanya pro kontra tanda demokratisasi.
"Kebijakan yang baik itu kan sifatnya partisipatif. Semakin banyak pro kontra, itu menunjukkan semakin demokratis," kata Ketua DPP PKS Mahfud Sidik ketika ditanya soal RPM Konten Multimedia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/2/2010).
Terkait arahan Presiden SBY yang menyinggung masalah mencuatnya isu RPM Konten Multimedia, menurutnya sebagai suatu koreksi dari presiden kepada departemen yang mewacanakan peraturan ini. Ini lebih baik dibanding membiarkan menteri teknis terjebak situasi sulit akibat pro kontra yang terjadi.
"Mengoreksi adalah hak dan kewajiban presiden, nggak ada masalah. Kalau keliru dikoreksi, ditegur agar tidak diulangi kembali," kata wakil ketua Pansus Century ini.
Saat membuka rapat kabinet, Presiden SBY mengatakan peraturan yang mengatur soal konten multimedia itu belum pada tingkatan presiden. Bahkan menurutnya, RPM tersebut juga belum pada tingkatan menteri yang bersangkutan karena berupa gagasan.
SBY meminta agar duduk permasalahan yang sebenarnya dapat dijelaskan dengan gamblang kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi keliru. "Tidak perlu digoreng ke sana kemari, jelaskan saja agar rakyat mendengar penjelasan sesungguhnya. Banyak masalah yang sangat sensitif yang bisa salah persepsi, karena itu hati-hati memberi statemen pada publik," kata SBY.
Sudah banyak pihak, dari dalam maupun luar negeri, mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk yang mampu menjaga toleransi dan kedamaian relatif.
Tak sedikit pula yang mengagumi negeri berpenduduk 240 juta jiwa ini sanggup menegakkan nilai-nilai demokrasi mulai dari komunitas desa hingga kancah politik nasional.Namun, sangat banyak yang heran, mengapa negeri ini tak kunjung sejahtera walau kekayaan alamnya melimpah ruah? Kita tak bisa memungkiri fenomena sosial yang berada di sekitar.
Warga sebangsa yang tergolong fakir miskin masih cukup besar, tercatat sekitar 32,5 juta (BPS, 2009). Itu belum termasuk warga yang nyaris miskin atau rentan akibat guncangan ekonomi dan bencana yang kerap terjadi di Tanah Air. Kemiskinan dan kebodohan adalah induk dari seluruh masalah sosial yang secara ringkas melahirkan gejala ikutan: ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, kebencanaan, serta kekerasan-diskrimin asi- eksploitasi.
*** Serangkaian problem itu harus ditangani secara sistematis. Syukurlah, upaya penanganan masalah sosial telah terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sesungguhnya proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah berlangsung lama dalam masyarakat kita, bukan sebuah fenomena baru.Tugas pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah mereformulasi dan mereaktualisasi nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat dengan beragam latar budaya, tetapi memiliki tujuan sama.
Nilai-nilai itu membentuk jati diri dan budaya bangsa, antara lain nilai terpenting adalah keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial. Ibarat mendirikan sebuah rumah,kerangka nilai itulah yang menjadi fondasi dari proses pembangunan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak boleh dipandang sebagai aktivitas yang bersifat konsumtif belaka (cost centre), tetapi harus ditempatkan sebagai investasi berjangka panjang (strategic investment) yang akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia di tengah perubahan global.
Bangsa besar tanpa identitas yang kokoh dan kompetensi tinggi akan diremehkan bangsa lain. Di atas fondasi nilai itu diletakkan lantai dasar sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial yang menjadi motor penggerak pembangunan. Sumber daya itu terdiri atas para pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial,relawan sosial,dan penyuluh sosial. SDM kesejahteraan sosial merupakan bagian dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), yakni unsur yang terpenting karena seluruh potensi lain tergantung dari kualitas SDM penggeraknya. Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial menjadi agenda utama karena profesi pekerja sosial selama ini dipandang sebelah mata.
Sudah saatnya pekerja sosial memperlihatkan kompetensi inti agar berkiprah sejajar dengan profesi lain.Potensi berikutnya yang perlu dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh karang taruna yang merupakan organisasi sukarela di kalangan muda selama ini terbukti telah meminimalkan efek pengangguran dan kemiskinan melalui kegiatan olahraga, kesenian, wirausaha, kreativitas, dan aksi kemanusiaan.
*** Apabila fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan baik, pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok pembangunan kesejahteraan sosial,yaitu rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik. Tugas penting lain tentu saja penanggulangan kemiskinan sebagai karya kolaboratif berbagai kementerian/ lembaga yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan yang pada 2014 ditargetkan turun menjadi 8–10%.
Masyarakat sering terjebak pada hasil akhir angka kemiskinan, padahal di balik itu berlangsung proses kerja yang berkesinambungan, memakan waktu lama, menyita energi dan anggaran besar. Kita boleh berdebat sengit tentang angka statistik,tetapi jerit warga miskin tak bisa menunggu waktu untuk segera ditolong. Karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam kerangka kebijakan terpadu yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam maupun luar negeri. Demi mencapai hasil optimal, intervensi kebijakan dilakukan berdasarkan segmen penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Pada gilirannya, bila segenap proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial berlangsung optimal,hadirnya kesejahteraan bagi seluruh lapisan ma-syarakat bukan sekadar impian kosong. Kesejahteraan sosial tidak hanya dambaan warga yang bermasalah. Seluruh masyarakat akan merasakan dampak buruk dari kehadiran PMKS bila tidak terentaskan secara efektif.Kondisi konflik, kerawanan, bahkan disintegrasi bangsa akan terjadi, jika agenda pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS terabaikan. Untuk itu, Kementerian Sosial tidak akan bekerja sendirian bak Sinterklas menghilangkan segala kesusahan hidup.
Berdasarkan UU Kesejahteraan Sosial, masyarakat yang menginginkan ketenteraman, kenyamanan, dan ketertiban sosial diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang merata akan membentuk ketahanan sosial yang kuat sebagai bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional Indonesia. Inilah puncak (atap rumah) dari seluruh upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di berbagai bidang dan wilayah kerja.
Dalam rumah kesejahteraan sosial yang dicita-citakan itu seluruh warga akan bernaung dan berlindung, tidak hanya PMKS. Kita bertekad membangun rumah kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa diskriminasi. (*)
PIP PKS (8) Malaysia :: Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera Malaysia :: pks-malaysia.org, Powered by Joomla! and designed by WebTeam PIP PKS Malaysia.
