Fenomena saling mengungkap borok antar petinggi Mabes Polri tak lepas dari rivalitas memperebutkan posisi nomor 1 di Polri. Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri harus mewaspadainya dan mengambil langkah tegas yang diperlukan.
"Biasanya hal seperti ini bagian rivalitas menjadi nomer 1, Kapolri harus waspada terhadap kelompok yang bermain saling bongkar ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Fachri Hamzah di sela diskusi bertajuk "Tuntaskan Skandal Century" di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/4/2010).
Pencopotan sejumlah perwira tinggi Polri yang diduga terlibat kasus mafia pajak senilai Rp 28 miliar sebagaimana testimoni mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duajdi, menurut Fachri sudah tepat. Sebab perlu ada langkah tegas dan cepat untuk menyelamatkan lembaga Polri dari jaringan mafia oknum.
Langkah tersebut juga merupakan aksi jangka pendek membersihkan jajaran pimpinan Polri dari stigma buruk masyarakat. "Saya masih berasumsi bahwa pimpinan tertinggi Polri tidak bermasalah. Kapolri telah menjelaskan sangat detail pada kami," ujar Fachri.
Lebih lanjut politisi PKS ini mendorong Kapolri untuk terus mengambil langkah-langkah tegas kepada bawahannya yang menyimpang. Sehingga reformasi birokrasi benar-benar dapat terlaksana sebagaimana masyarakat harapkan.
"Kapolri harus berani melakukan reformasi total yang tanpa tedeng aling-aling. Semua dibuka saja seluas-luasnya dan saya menjamin DPR tidak akan bersekongkol untuk menutupinya," pungkas Fachri.
Kuala Lumpur – Memenuhi janjinya saat kampanye tahun 2009, DR. Muhammad Sohibul Iman melakukan kunjungan ke hadapan konstituennya di Malaysia. Aleg PKS dari komisi 11 tersebut mengawali agendanya dengan acara temu kader di Kuala Lumpur pada Sabtu, 27/03/2010.
Membuka audiensinya dengan mengkritisi kalimat “anggota dewan yang terhormat” yang masih digunakan di Indonesia. Menurutnya, kalimat tersebut tidak perlu dpakai lagi sebab beberapa diantara anggota dewan masih jauh dari perilaku ”terhormat” tegas beliau di hadapan 100 kader PKS.
Dalam kesempatan tersebut beliau juga membahas kinerja DPR terkait isu-isu yang sedang hangat, terutama kinerja aleg dari PKS. Meskipun saat ini kasus Century banyak diangkat oleh media, namun sebenarnya diluar isu tersebut banyak yang lebih besar. Diantaranya adalah suksesnya DR. Hidayat Nur Wahid melobi di tingkat Internasional agar Indonesia menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Internasional.
Pada pertemuan tersebut juga sarat dengan dialog aktif antara kader dengan Doktor lulusan Jepang ini. Audiens mengemukakan pertanyaan dan membuat masukan untuk DPR agar isu-isu penting seperti energi, alutista, TKI, dan IPTEK dapat dibahas lebih intens, serius dan yang pasti dapat menghasilkan produk nyata bagi masyarakat Indonesia.
PKS sebenarnya sudah menyiapkan konsep untuk menangani isu-isu tersebut. Hanya saja dalam konteks pelaksanaannya, masih banyak hal “non teknis” yang menghalangi dan sangat sulit dihilangkan kecuali melalui jalur-jalur politik, tegas Sohibul dalam menanggapi usulan dan pertanyaan tersebut.
Massa PKS di sejumlah daerah menggelar aksi peduli Palestina. Aksi dilakukan dengan berbagai cara, ada yang melakukan teatrikal, ada yang membawa replika senapan otomatis AK-47, adapula yang membakar bendera Israel.
Di Sumatra Selatan misalnya, massa yang berjumlah sekitar 5 ribu orang menggelar aksi dengan membakar bendera Israel.
Aksi ini berlangsung di Bundaran Air Mancur, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Sekitar pukul 09.00 mereka melakukan longmarch dari halaman DPRD Sumsel, Jalan POM IX, menuju ke Bundaran Air Mancur melalui Jalan Kapten Rivai dan Jalan Jenderal Sudirman. Saat di kawasan Pasar Cinde, Jalan Jenderal Sudirman, massa sempat berhenti dan Sekretaris DPW PKS Sumsel Erza Saladin melakukan orasi yang intinya mendukung perjuangan masyarakat Palestina dari aksi-aksi Israel.
Sesampainya di Bundaran Air Mancur, Ketua DPW PKS Sumsel Yuswar Hidayatullah, Ketua MPW PKS Sumsel Muhammad Iqbal Romzi, serta Ketua DSW PKS Sumsel Iman Mansyur melakukan orasi.
Selain berorasi, dilakukan aksi teatrikal. Aksi itu berupa pembakaran bendara negara Israel yang dinilai sebagai negara zionis.
Di Sumatera Utara (Sumut), sedikitnya 7000-an kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari berbagai kabupaten dan kota juga menggelar aksi longmarch di sejumlah jalan di Medan.
Aksi longmarch ribuan kader PKS ini dimulai dari halaman Mesjid Raya Al-Mashun, Jl Sisingamangaraja. Kemudian massa bergerak menuju Jl Brigjen Katamso dan berjalan kaki melewati sejumlah jalan protokol menuju Mesjid Agung, Jl. Diponegoro Medan. Selain membawa poster kecaman terhadap Israel, kader juga menyerukan perlawanan atas kekejaman Israel terhadap kaum Muslim Palestina.
Dalam perjalanan, sejumlah kader PKS menggelar aksi teatrikal dengan membawa senjata api mainan sebagai bentuk perlawanan terhadap kekejaman tentara Israel. Bahkan dua kader PKS memakai topeng monyet, sengaja memanjat pohon pelindung jalan. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pemimpin Israel yang dinilai lebih kejam dibandingkan binatang.
Aksi yang sama juga digelar di Makassar, ribuan massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memadati depan Monumen Mandala, jalan Sudirman, Makassar. Dalam aksi ini, massa PKS menyerukan jihad ke Palestina.
Seorang peserta aksi unjuk rasa juga nampak berlagak seperti anggota pasukan Hamas dan membawa replika senapan otomatis AK-47 yang terbuat dari karton, sebagai simbol kesediaan massa PKS untuk mengikuti perang jihad di Palestina melawan Israel.
Selain di tiga tempat ini, aksi mengecam Israel juga digelar di Yogyakarta dan Semarang.
FPKS meminta agar para anggota DPR di Senayan tidak melakukan boikot pembahasan RAPBNP 2010. Mesti dipertimbangkan masak-masak, apakah boikot itu bisa memberi kesejahteraan bagi rakyat.
"Jangan sampai kepentingan pembangunan dan rakyat banyak dikesampingkan. Lebih jauh boikot akan membuat DPR kehilangan kesempatan untuk mengkritisi rencana anggaran yang diajukan pemerintah secara dini, langsung, dan terbuka," kata Ketua FPKS Mustafa Kamal dalam siaran pers, Minggu (14/3/2010).
FPKS mengimbau agar seluruh anggota dapat terus terlibat secara pro-aktif, kritis dan konstruktif di komisi-komisi masing-masing maupun khususnya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam rangka memperjuangkan aspirasi anggaran yang pro rakyat secara transparan.
Sedang untuk persoalan Menkeu Sri Mulyani terkait hasil angket Century, FPKS menyerahkan masalah ini ke ranah hukum, tentu dalam pengawasan DPR yang intensif.
"Proses hukum yang tengah berjalan dalam pengungkapan kasus Century tidak boleh menegasikan kepentingan rakyat yang lebih luas dan berjangka panjang. Upaya penegakan hukum justru seharusnya memberi pijakan yang kokoh bagi pembangunan nasional kita," tutupnya.
Pemerintah Malaysia menolak mencantumkan upah awal tenaga kerja Indonesia sektor domestik. Tim perunding sepakat pengupahan TKI sektor domestik di Malaysia mengikuti mekanisme pasar yang berkisar 500-1.300 ringgit per bulan.
Walaupun demikian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (11/3), merasa bersyukur karena Pemerintah Malaysia menyetujui empat permintaan Indonesia.
Pemerintah Malaysia menolak mengatur upah awal TKI sektor domestik karena mereka tidak memiliki sistem upah minimum. Naskah final MOU perlindungan TKI informal sektor domestik akan dibahas di Jakarta, 25-26 Maret, dan selanjutnya ditandatangani Mennakertrans dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Hishamuddin, April.
Keempat hal yang disepakati adalah TKI diizinkan memegang paspor mereka, hak libur sehari dalam satu minggu, struktur penempatan, dan tim gabungan perlindungan TKI.
Dalam MOU lama, majikan memegang paspor TKI dan tidak mengatur tentang libur. Kondisi ini membuat TKI dieksploitasi dan diisolasi dari pihak ketiga yang membuat mereka rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans Abdul Malik Harahap yang dihubungi di Kuala Lumpur mengatakan, MOU tanpa upah awal tidak menjadi soal.
”Kalau upah itu ada di perjanjian kerja. Di sana, kami kunci (awasi) karena syarat orang masuk (Malaysia) harus legalisasi perjanjian kerja di perwakilan (Republik Indonesia). Jangan gara-gara satu persoalan yang bisa dikawal baik, usulan yang lain malah lewat,” ujar Malik.
Malaysia merupakan tujuan utama TKI. Sedikitnya 2,2 juta TKI bekerja di negara itu, tetapi 1 juta orang di antaranya tidak memiliki dokumen resmi.
Sementara 1,2 juta TKI berdokumen di Malaysia, 300.000 di antaranya menjadi pembantu rumah tangga. Namun, para agen dan pemakai jasa kerap memakai standar upah di Indonesia untuk menggaji TKI sektor domestik.
Tempat penukaran valas
Mereka yang bekerja di Semenanjung Malaysia rata-rata bergaji 400-500 ringgit (Rp 1,2 juta-Rp 1,5 juta) per bulan. TKI yang bekerja di Sarawak dan Sabah malah hanya bergaji 200-300 ringgit (Rp 600.000-Rp 900.000) per bulan.
Sementara dalam kunjungan di Unit Pelayanan TKI di Bandara Adi Soemarmo, Komisi IX DPR menemukan gerai penukaran valuta asing yang mengambil margin keuntungan terlampau tinggi.
Mereka membayar Rp 8.500 per dollar AS, sementara harga normal Rp 9.200. DPR meminta Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Jawa Tengah menertibkan praktik yang merugikan TKI.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan masalah pribadi kader partainya harus dipisahkan dengan PKS secara organisasi. Termasuk kasus L/C bodong PT Selalang Prima Internasional (SPI) yang dimiliki politisi PKS Mukhamad Misbakhun tidak menjadi agenda pembahasan di internal PKS.
"PKS tidak mencampuradukkan urusan pribadi dan urusan organisasi," kata Luthfi saat berbincang dengan detikcom, Senin (8/3/2010).
Menurut Luthfi setiap masalah tentu ada solusinya. Masalah pribadi diselesaikan secara pribadi, masalah partai diselesaikan secara organisasi.
"Masing-masing ada solusinya sendiri-sendiri. PKS tidak menjadikan masalah pribadi sebagai pengambilan keputusan di organisasi," terang Luthfi.
Misbakhun adalah komisaris PT SPI. PT SPI diduga memiliki L/C bodong Bank Century. Misbakhun mengakui membuat kesepakatan L/C dengan Bank Century untuk mengimpor bahan baku perusahaannya dari produsen luar negeri. PT SPI menggunakan kapal tanker untuk agunan L/C ini.
Saat ini Bea dan Cukai tengah melakukan pengecekan terhadap dokumen ekspor dan impor PT SPI. Tujuannya untuk memastikan tidak ada masalah dalam impor kondensat PT SPI dari PT Grains Industrial Singapura.
Menjelang pengambilan keputusan hasil akhir Pansus Century hari ini, lobi antar fraksi terus berlangsung. PKS mengaku terus dilobi, namun tetap konsisten menyatakan kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) bermasalah.
"Lobi jalan terus tetapi kita tetap konsisten," kata Sekjen PKS Anis Matta pada detikcom, Rabu (3/3/2010).
Dalam pengambilan keputusan nanti ada dua opsi yang ditawarkan. Opsi A mengatakan kebijakan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepada Bank Century dan pelaksanaannya sudah tepat untuk menyelamatkan krisis ekonomi. Sementara opsi C mengatakan baik kebijakan pemberian FPJP dan PMS serta pelaksanaannya bermasalah.
Soal pengambilan keputusan nanti, Anis mengatakan fraksinya lebih sepakat bila keputusan diambil secara aklamasi ketimbang voting. Anis mengaku telah berbicara dengan Fraksi Partai Demokrat agar mau melunak soal pandangan akhirnya. Menurut Anis, sebetulnya ada beberapa poin yang bisa dicari titik temu antara opsi A dan opsi C sehingga keputusan bisa diambil aklamasi.
"Hal serupa bisa terjadi. Seperti waktu hak angket mereka kan tidak bergabung dari awal dengan kami tapi akhirnya sepakat pembentukan Pansus," ujar wakil ketua DPR ini.
Namun, kata Anis, Demokrat rupanya bergeming dengan lobi PKS ini. Demokrat tetap pada pendapat kebijakan FPJP dan PMS demi menyelamatkan krisis ekonomi.
Sekuntum mawar merah masing-masing diberikan kepada anggota Pansus Century dari PKS, PDIP, Golkar dan Hanura. Sementara PAN, PPP, dan Gerindra diberikan sekuntum mawar putih. Apakah beda mawar merah dan putih itu?
"Warna beda merah dan putih. Yang merah untuk yang berani," kata anggota Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (KOMPAK) Effendi Ghazali saat menemui Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2/2010).
KOMPAK menemui pansus untuk mengucapkan rasa terima kasih atas kerja keras pansus selama ini. "Berhasil mendekati apa yang diharapkan publik, tapi masalah skandal Bank century masih jauh dari selesai," kata aktivis KOMPAK lainnya, Thamrin Amal Tamagola.
Lebih fokus, apresiasi Kompak ditujukan untuk PKS, Golkar, PDIP dan Hanura karena telah memberikan pandangan yang jelas, sistematis dan memenuhi unsur-unsur komunikasi politik dengan menyebut nama pihak-pihak yang bertanggung jawab.
"Kami kecewa dengan Partai Demokrat dan PKB yang memiliki pandangan yang beda dengan sebagian besar fraksi," katanya.
Masing-masing anggota pansus juga dihadiahi sebuah amplop kosong dari Kelompok Cipayung. Menurut mereka, jika pengusaha melobi dan memberikan amplop berisi untuk maksud tertentu, maka kami hanya bisa memberikan amplop kosong untuk maksud tertentu.
"Mohon dihargai, itu sama-sama amplop," kata anggota Cipayung yang juga Ketua HMI, Aris Mustopha.
Partai Keadilan Sejahtera menggelar pemilihan internal untuk anggota Majelis Syuro (MS) pada Sabtu 20 Februari 2010 lalu. Pemilihan digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan perwakilan PKS di sejumlah negara, termasuk di Malaysia.
Sekretaris PIP PKS Malaysia, Teddy S Gunawan mengatakan, tidak kurang dari 190 orang anggota inti PKS di Malaysia, Brunei dan Thailand mengikuti pemilihan raya Anggota Majelis Syuro. Selain di semenanjung, PKS perwakilan Malaysia juga meliputi wilayah Serawak, Sabah, Brunei Darussalam dan Thailand.
"Sistem voting berbasis IT digunakan di 7 TPS di Bangkok, Brunei, Kuala-Lumpur, Johor, Selangor, Penang, dan Pahang," ujarnya dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (22/2/2010).
Dia menjelaskan, sistem voting berbasis IT tersebut juga ditambah dengan sistem online dan SMS bagi yang sakit atau posisinya sangat jauh, sehingga tingkat partisipasi diapstikan mencapai 100% dengan suara sah 100%. Proses ini, lanjut dia, sangat memudahkan pemilih dan panitia dalam proses perhitungan suara Karena otomatis jumlah suara terhitung secara akurat dan cepat.
"Termasuk Presiden PKS dan Ketua MS yang kebetulan sedang berada di Malaysia pada hari pemungutan suara, ikut memberikan suara di TPS istimewa berbasis IT di Malaysia," imbuhnya.
Dari hasil rekapitulasi suara yang dilaporkan ke panitia pusat di Jakarta malam tadi, dia mengungkapkan, seperti dugaan nama-nama yang memang sudah sangat populer di luar negeri dan secara nasional mendominasi perolehan suara.
"Mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq menempati posisi teratas secara berurutan," cetusnya.
Pemilihan di luar negeri memilih 6 dari 18 calon anggota MS untuk dapil DKI Jakarta. Sedangkan secara nasional ada 195 calon anggota MS untuk mengisi 65 kursi anggota MS.
(sumber: detikcom)
(ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)
“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami” (Al- Ankabut.: 69) .
Ketika bangun tidur pagi hari, perhatikan wajah Anda di sebuah cermin. Kemudian cobalah tersenyum manis, dan berkata, “Alhamdulillah, saya hidup kembali, saya sehat dan saya dalam kondisi terbaik untuk memulai aktivitas”. Apa yang Anda rasakan? Perubahan apa yang terjadi pada wajah Anda? Sukseskah Anda dalam merubah mimik wajah Anda? Jika Anda lakukan untuk pertama kali, ada kemungkinan Anda akan kesulitan dan malas mengubah ekspresi wajah Anda. Tetapi jika Anda latihan setiap pagi selama satu bulan, maka Anda akan rasakan hasilnya. Anda akan mendapatkan diri Anda dalam keadaan ‘The Best”.
PIP PKS (8) Malaysia :: Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera Malaysia :: pks-malaysia.org, Powered by Joomla! and designed by WebTeam PIP PKS Malaysia.
