Koalisi harus dewasa menyikapi perbedaan pandangan partai-partai dalam soal bail out Bank Century karena koalisi ini adalah koalisi kaum reformis yang memang bertekad melanjutkan reformasi.
"Perbedaan sikap dalam kasus ini seharusnya tidak disikapi secara emosional, apalagi dengan menggunakan pendekatan kekuasaan dalam berbagai bentuknya, seperti ancaman, intimidasi, dan reshuffle kabinet," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di Jakarta, Senin (22/2/2010).
Menurut Anis Matta, keberhasilan koalisi melewati dinamika politik ini justru akan memperkokoh ikatan koalisi karena semakin menyadarkan bangsa ini pada semangat dan prinsip reformasi yang melandasi dibentuknya koalisi.
"Koalisi ini adalah tulang punggung reformasi yang menentukan masa depan Indonesia," ujar Anis Matta, yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI.
(sumber: kompas.com 22/02/10)
ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq mengatakan, teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka sidang kabinet pada Kamis (18/2/2010) lalu tidak hanya ditujukan kepada Menkominfo Tifatul Sembiring, tetapi untuk semua menteri.
"Itu teguran umum yang diberikan Presiden SBY agar semua menterinya berhati-hati. Bukan spesifik ditujukan kepada Pak Tifatul," katanya di Jakarta, Sabtu (20/2/2010).
Seperti diberitakan, Presiden Yudhoyono mengingatkan para menterinya untuk terlebih dulu minta persetujuannya sebelum berinisiatif mengeluarkan peraturan. "Untuk menjadi perhatian kita semua, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, apabila ada pemikiran atau rencana untuk menyusun sebuah rancangan peraturan pemerintah atau rancangan undang-undang, maka wajib melaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet atau Menteri Sekretaris Negara tentang pemikiran atau rencana itu," katanya Presiden saat itu.
Menurut Luthfi Hasan Ishaq, pernyataan Presiden Yudhoyono itu dilontarkan saat Tifatul Sembiring yang merupakan kader PKS sedang berada di luar negeri, dan Presiden mengetahui hal itu. "Ini kan ada orang yang melontarkan isu yang tidak relevan tanpa sepengetahuan Menkominfo, lalu isu itu menjadi melebar," ujarnya.
Menkominfo Tifatul Sembiring sendiri juga telah menepis anggapan bahwa teguran yang disampaikan Presiden itu dialamatkan untuk menekan PKS yang dikenal vokal dalam mengusut skandal Bank Century.
Seusai mendampingi Presiden pada acara pencanangan Gerakan Indonesia Menabung di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu pagi, mantan Presiden PKS itu mengatakan, teguran itu disampaikan Presiden kepada semua menteri dan tidak secara spesifik ditujukan kepadanya.
(sumber: kompas.com, 20/02/10)
(ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan menyampaikan pandangan akhir kasus Bank Century, dengan tetap konsisten pada pandangan awal.
"Sikap PKS akan mengalir berdasarkan fakta dan data yang ditemukan Panitia Angket Kasus Bank Century," kata Sekjen DPP PKS Anis Matta, di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Jumat (19/2).
Dikatakannya, pada pandangan awal, Fraksi PKS menyampaikan temuan pelanggaran dan lembaga yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.
Pada pandangan akhir yang akan disampaikan fraksi-fraksi pada rapat konsultasi internal Panitia Angket Kasus Bank Century, Senin (22/2), Fraksi PKS juga akan menyampaikan kesimpulan yang sama.
Bahkan, Fraksi PKS kemungkinan besar akan menyampaikan nama-nama yang bertanggung jawab pada pelanggaran pada Banik Century.
"Fraksi PKS akan melakukan rapat internal untuk membicarakan kemungkinan penyebutan nama-nama tersebut dan siapa yang akan disebutkan," katanya.
Ketika ditanya soal sikap PKS tersebut ada konsekuensinya terhadap kemungkinan "reshuffle" menteri dari PKS di kabinet, menurut dia, tidak ada kaitannya.
Wacana "reshuffle" yang muncul selama ini, katanya, bukan dari Presiden tapi dari pribadi-pribadi pimpinan Partai Demokrat.
"Pimpinan PKS melakukan komunikasi intensif dengan Presiden tapi beliau tidak pernah menyinggung soal `reshuffle` dalam setiap pembicaraan," kata Wakil Ketua DPR ihi.
Bahkan, katanya, Presiden terus mendorong agar koalisi berlangsung hingga 2014 dan komunikasi di antara anggota koalisi lebih intensif.
"Kalau pun ada wacana `reshuffle` PKS tetap `enjoy` saja," katanya.
Mengenai teguran Presiden Yudhoyono kepada Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, menurut Anis, hal itu bukan bagian dari tekanan Presiden terhadap PKS dalam menyikapi kesimpulan panitia angket.
Menurut dia, hal itu adalah bagian dari komunikasi di internal pemerintah.
Anis meminta, agar tidak mencampuradukkan persoalan di internal pemerintah serta komunikasi partai anggota koalisi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara soal RPM konten multimedia yang menuai kritikan. Parpol asal Menkominfo Tifatul Sembiring ini menegaskan kebijakan yang baik harus partisipatif dan adanya pro kontra tanda demokratisasi.
"Kebijakan yang baik itu kan sifatnya partisipatif. Semakin banyak pro kontra, itu menunjukkan semakin demokratis," kata Ketua DPP PKS Mahfud Sidik ketika ditanya soal RPM Konten Multimedia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/2/2010).
Terkait arahan Presiden SBY yang menyinggung masalah mencuatnya isu RPM Konten Multimedia, menurutnya sebagai suatu koreksi dari presiden kepada departemen yang mewacanakan peraturan ini. Ini lebih baik dibanding membiarkan menteri teknis terjebak situasi sulit akibat pro kontra yang terjadi.
"Mengoreksi adalah hak dan kewajiban presiden, nggak ada masalah. Kalau keliru dikoreksi, ditegur agar tidak diulangi kembali," kata wakil ketua Pansus Century ini.
Saat membuka rapat kabinet, Presiden SBY mengatakan peraturan yang mengatur soal konten multimedia itu belum pada tingkatan presiden. Bahkan menurutnya, RPM tersebut juga belum pada tingkatan menteri yang bersangkutan karena berupa gagasan.
SBY meminta agar duduk permasalahan yang sebenarnya dapat dijelaskan dengan gamblang kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi keliru. "Tidak perlu digoreng ke sana kemari, jelaskan saja agar rakyat mendengar penjelasan sesungguhnya. Banyak masalah yang sangat sensitif yang bisa salah persepsi, karena itu hati-hati memberi statemen pada publik," kata SBY.
Sudah banyak pihak, dari dalam maupun luar negeri, mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk yang mampu menjaga toleransi dan kedamaian relatif.
Tak sedikit pula yang mengagumi negeri berpenduduk 240 juta jiwa ini sanggup menegakkan nilai-nilai demokrasi mulai dari komunitas desa hingga kancah politik nasional.Namun, sangat banyak yang heran, mengapa negeri ini tak kunjung sejahtera walau kekayaan alamnya melimpah ruah? Kita tak bisa memungkiri fenomena sosial yang berada di sekitar.
Warga sebangsa yang tergolong fakir miskin masih cukup besar, tercatat sekitar 32,5 juta (BPS, 2009). Itu belum termasuk warga yang nyaris miskin atau rentan akibat guncangan ekonomi dan bencana yang kerap terjadi di Tanah Air. Kemiskinan dan kebodohan adalah induk dari seluruh masalah sosial yang secara ringkas melahirkan gejala ikutan: ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, kebencanaan, serta kekerasan-diskrimin asi- eksploitasi.
*** Serangkaian problem itu harus ditangani secara sistematis. Syukurlah, upaya penanganan masalah sosial telah terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sesungguhnya proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah berlangsung lama dalam masyarakat kita, bukan sebuah fenomena baru.Tugas pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah mereformulasi dan mereaktualisasi nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat dengan beragam latar budaya, tetapi memiliki tujuan sama.
Nilai-nilai itu membentuk jati diri dan budaya bangsa, antara lain nilai terpenting adalah keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial. Ibarat mendirikan sebuah rumah,kerangka nilai itulah yang menjadi fondasi dari proses pembangunan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak boleh dipandang sebagai aktivitas yang bersifat konsumtif belaka (cost centre), tetapi harus ditempatkan sebagai investasi berjangka panjang (strategic investment) yang akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia di tengah perubahan global.
Bangsa besar tanpa identitas yang kokoh dan kompetensi tinggi akan diremehkan bangsa lain. Di atas fondasi nilai itu diletakkan lantai dasar sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial yang menjadi motor penggerak pembangunan. Sumber daya itu terdiri atas para pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial,relawan sosial,dan penyuluh sosial. SDM kesejahteraan sosial merupakan bagian dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), yakni unsur yang terpenting karena seluruh potensi lain tergantung dari kualitas SDM penggeraknya. Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial menjadi agenda utama karena profesi pekerja sosial selama ini dipandang sebelah mata.
Sudah saatnya pekerja sosial memperlihatkan kompetensi inti agar berkiprah sejajar dengan profesi lain.Potensi berikutnya yang perlu dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh karang taruna yang merupakan organisasi sukarela di kalangan muda selama ini terbukti telah meminimalkan efek pengangguran dan kemiskinan melalui kegiatan olahraga, kesenian, wirausaha, kreativitas, dan aksi kemanusiaan.
*** Apabila fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan baik, pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok pembangunan kesejahteraan sosial,yaitu rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik. Tugas penting lain tentu saja penanggulangan kemiskinan sebagai karya kolaboratif berbagai kementerian/ lembaga yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan yang pada 2014 ditargetkan turun menjadi 8–10%.
Masyarakat sering terjebak pada hasil akhir angka kemiskinan, padahal di balik itu berlangsung proses kerja yang berkesinambungan, memakan waktu lama, menyita energi dan anggaran besar. Kita boleh berdebat sengit tentang angka statistik,tetapi jerit warga miskin tak bisa menunggu waktu untuk segera ditolong. Karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam kerangka kebijakan terpadu yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam maupun luar negeri. Demi mencapai hasil optimal, intervensi kebijakan dilakukan berdasarkan segmen penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Pada gilirannya, bila segenap proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial berlangsung optimal,hadirnya kesejahteraan bagi seluruh lapisan ma-syarakat bukan sekadar impian kosong. Kesejahteraan sosial tidak hanya dambaan warga yang bermasalah. Seluruh masyarakat akan merasakan dampak buruk dari kehadiran PMKS bila tidak terentaskan secara efektif.Kondisi konflik, kerawanan, bahkan disintegrasi bangsa akan terjadi, jika agenda pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS terabaikan. Untuk itu, Kementerian Sosial tidak akan bekerja sendirian bak Sinterklas menghilangkan segala kesusahan hidup.
Berdasarkan UU Kesejahteraan Sosial, masyarakat yang menginginkan ketenteraman, kenyamanan, dan ketertiban sosial diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang merata akan membentuk ketahanan sosial yang kuat sebagai bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional Indonesia. Inilah puncak (atap rumah) dari seluruh upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di berbagai bidang dan wilayah kerja.
Dalam rumah kesejahteraan sosial yang dicita-citakan itu seluruh warga akan bernaung dan berlindung, tidak hanya PMKS. Kita bertekad membangun rumah kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa diskriminasi. (*)
Kamis (28/01/10), kewanitaan DPD KL PIP-PKS Malaysia mengadakan acara diskusi santai di Kuala Lumpur, bersama Ibu Dewi Hulaenah, Staff DPP PKS Bidang A’iliyah.
Tema yang digulirkan adalah ”Membangun Lancarnya Komunikasi antara Suami Istri” dan dihadiri oleh sekitar 20 kader perempuan PIP-PKS Malaysia. Pembicara undangan yang biasa disapa Nin (nenek: Bahasa Sunda) banyak memaparkan pengalaman beliau selama menjalani rumah tangga. Hubungan komunikasi antara suami istri jika ada masalah adalah normal, hanya bagaimana kita sebagai istri bisa menyikapi-nya dengan bijak, begitu ungkap ibu yang sudah hampir dua puluh tahun menjadi single parent karena ditinggal wafat suaminya.
Nin lebih suka berbagi kisah dan pengalaman sebagai perempuan aktivis yang hari-harinya banyak dipenuhi oleh kegiatan dakwah. Oleh karenanya, menjadi masukkan yang sangat menarik bagi peserta yang sebagian besar adalah ibu-ibu yang juga aktivis dakwah untuk sharing atau sekedar curhat dengan beliau.
Salah satu peserta bertanya tentang bagaimana menjalin komunikasi dengan suami yang juga aktivis namun lessempati (kurang peduli) terhadap pekerjaan rumah tangga. Sehingga istri merasa kewalahan ketika harus menyelesaikan semuanya seorang diri. Belum lagi dengan jumlah anak yang tidak sedikit dan jadwal taklim atau kegiatan perkuliahan yang padat.
Dengan gaya keibuan, ibu yang juga bisnis di bidang katering ini menjelaskan bahwa solusi-nya adalah bagaimana si istri bisa menasihati dan mengkomunikasikan masalah tersebut tanpa menyinggung perasaan suami. Untuk itu diperlukan kesabaran yang tinggi agar situasi berjalan dengan lancar.
Dan supaya istri bisa sabar dan diberi pertolongan jalan keluar oleh Allah, maka Nin menyarankan agar istri rajin menjalankan puasa Daud. Rupanya itu salah satu resep beliau menjalani rumah tangga. Ibu yang sudah memiliki cucu ini juga rajin melakukan shaum Daud bahkan ketika suaminya masih hidup, rutinitas tersebut dilakoninya dengan istiqomah. Sehingga beliau mampu bersabar dalam mengarungi segala permasalahan rumah tangga.
Di akhir acara, Nin diberikan kenang-kenangan oleh koordinator bidang kewanitaan DPD KL PIP-PKS Malaysia, Dokter Maya Rusdiana yang berharap agar kader perempuan PIP-PKS dapat menjadi suri teladan bagi ibu-ibu yang lain dalam mengelola komunikasi dengan pasangannya...amin.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring berencana mencanangkan program "Desa Informasi" di Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kamis (17/12/2009) pagi.
Desa tersebut berada di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia Timur. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan informasi bagi masyarakat Kalbar di perbatasan.
Selama ini, masyarakat di perbatasan cenderung mendapatkan informasi dari siaran televisi ataupun radio Malaysia sehingga mereka kurang mengetahui perkembangan yang terjadi di dalam negeri. Selain mempermudah masyarakat mendapat akses informasi dari dalam negeri, pemerintah berharap sarana masyarakat untuk berkomunikasi semakin lancar.
Menkominfo Tifatul Sembiring dan rombongan tiba di Bandara Supadio Pontianak pada pukul 07.30 WIB. Saat ini rombongan telah melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Sajingan Besar yang berjarak sekira 300 kilometer dari Pontianak.
Ikut dalam rombongan, di antaranya, Dirut Perum LKBN Antara Ahmad Mukhlis Yusuf, Dirut Telkomsel, Dirut LPP TVRI, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, dan sejumlah pejabat di lingkungan Depkominfo.
DPD Kuala Lumpur Insya Allah akan mengadakan MABIT pada :
Hari : Sabtu – Ahad
Tanggal : 9 -10 Januari 2010
Waktu : 08.30 pm – 07.00 am
Tempat : Surau al-Anshor, Taman Dato Kramat, Berhampiran LRT Damai
Penceramah : Ust.Sufyan Nur (Supeno) Lc
Tajuk : Hakikat perubahan diri yang dikehendaki Allah dan RasulNya.
Imam : Ust.Eka Nazra Lc & Ust Yusrizal
Kuliah Subuh : Ust Asdiq Lc
Para kader dan simpatisan dijemput hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kehadiran antum dimudahkan Allah SWT dan tercatat sebagai amal kebaikan pada yaumul hisab. Insya Allah.amin.
“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berqurbanlah” (QS Al Kautsar:1-2).
Alhamdulillah… puji syukur hanyalah milik Allah SWT. Pada Idul Qurban 1430H ini, DPD Kuala Lumpur melaksanakan kurban sebanyak 2 ekor lembu.
Pemotongan hewan kurban dilaksanakan pada hari sabtu, 11 Dzulhijah 1430 H atau bertepatan dgn tgl 28 Nov 2009 bertempat di daerah Sungai Cincin – Gombak.
Pelaksanaan pemotongan langsung dipimpin oleh Pjs Ka DPD Kuala Lumpur, Ust. Fahmi Alkautsar. Para kader dan simpatisan pun tak mau ketinggalan. Mereka turut serta membantu pelaksanaan pemotongan hewan kurban, mulai dari awal, menumbangkan sapi, memotong hewan kurban, hingga pendistribusian daging kurban.
Tidak kurang dari 200 kantong hewan kurban telah didistribusikan kepada masyarakat Sungai Cincin dan sekitarnya. Begitu pula dengan para mahasiswa UIA asal Indonesia, mereka sangat senang mendapatkan nasi kotak ++, hasil masakan Ibu-ibu kewanitaan DPD.
Terkait ibadah Qurban ini, Pengurus DPD Kuala Lumpur mengucapkan terimakasih kepada para Muqorrib yang telah berkurban melalui DPD Kuala Lumpur. Semoga dengan ibadah qurban ini menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Begitu pula kepada para panitia, pengurus DPD mengucapkan terimakasih. Semoga amal ibadah semuanya diterima disisi Allah SWT.
PIP PKS (8) Malaysia :: Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera Malaysia :: pks-malaysia.org, Powered by Joomla! and designed by WebTeam PIP PKS Malaysia.
