Sudah banyak pihak, dari dalam maupun luar negeri, mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk yang mampu menjaga toleransi dan kedamaian relatif.

Tak sedikit pula yang mengagumi negeri berpenduduk 240 juta jiwa ini sanggup menegakkan nilai-nilai demokrasi mulai dari komunitas desa hingga kancah politik nasional.Namun, sangat banyak yang heran, mengapa negeri ini tak kunjung sejahtera walau kekayaan alamnya melimpah ruah? Kita tak bisa memungkiri fenomena sosial yang berada di sekitar.

Warga sebangsa yang tergolong fakir miskin masih cukup besar, tercatat sekitar 32,5 juta (BPS, 2009). Itu belum termasuk warga yang nyaris miskin atau rentan akibat guncangan ekonomi dan bencana yang kerap terjadi di Tanah Air. Kemiskinan dan kebodohan adalah induk dari seluruh masalah sosial yang secara ringkas melahirkan gejala ikutan: ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, kebencanaan, serta kekerasan-diskrimin asi- eksploitasi.

*** Serangkaian problem itu harus ditangani secara sistematis. Syukurlah, upaya penanganan masalah sosial telah terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sesungguhnya proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah berlangsung lama dalam masyarakat kita, bukan sebuah fenomena baru.Tugas pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah mereformulasi dan mereaktualisasi nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat dengan beragam latar budaya, tetapi memiliki tujuan sama.

Nilai-nilai itu membentuk jati diri dan budaya bangsa, antara lain nilai terpenting adalah keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial. Ibarat mendirikan sebuah rumah,kerangka nilai itulah yang menjadi fondasi dari proses pembangunan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak boleh dipandang sebagai aktivitas yang bersifat konsumtif belaka (cost centre), tetapi harus ditempatkan sebagai investasi berjangka panjang (strategic investment) yang akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia di tengah perubahan global.

Bangsa besar tanpa identitas yang kokoh dan kompetensi tinggi akan diremehkan bangsa lain. Di atas fondasi nilai itu diletakkan lantai dasar sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial yang menjadi motor penggerak pembangunan. Sumber daya itu terdiri atas para pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial,relawan sosial,dan penyuluh sosial. SDM kesejahteraan sosial merupakan bagian dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), yakni unsur yang terpenting karena seluruh potensi lain tergantung dari kualitas SDM penggeraknya. Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial menjadi agenda utama karena profesi pekerja sosial selama ini dipandang sebelah mata.

Sudah saatnya pekerja sosial memperlihatkan kompetensi inti agar berkiprah sejajar dengan profesi lain.Potensi berikutnya yang perlu dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh karang taruna yang merupakan organisasi sukarela di kalangan muda selama ini terbukti telah meminimalkan efek pengangguran dan kemiskinan melalui kegiatan olahraga, kesenian, wirausaha, kreativitas, dan aksi kemanusiaan.

*** Apabila fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan baik, pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok pembangunan kesejahteraan sosial,yaitu rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik. Tugas penting lain tentu saja penanggulangan kemiskinan sebagai karya kolaboratif berbagai kementerian/ lembaga yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan yang pada 2014 ditargetkan turun menjadi 8–10%.

Masyarakat sering terjebak pada hasil akhir angka kemiskinan, padahal di balik itu berlangsung proses kerja yang berkesinambungan, memakan waktu lama, menyita energi dan anggaran besar. Kita boleh berdebat sengit tentang angka statistik,tetapi jerit warga miskin tak bisa menunggu waktu untuk segera ditolong. Karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam kerangka kebijakan terpadu yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam maupun luar negeri. Demi mencapai hasil optimal, intervensi kebijakan dilakukan berdasarkan segmen penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pada gilirannya, bila segenap proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial berlangsung optimal,hadirnya kesejahteraan bagi seluruh lapisan ma-syarakat bukan sekadar impian kosong. Kesejahteraan sosial tidak hanya dambaan warga yang bermasalah. Seluruh masyarakat akan merasakan dampak buruk dari kehadiran PMKS bila tidak terentaskan secara efektif.Kondisi konflik, kerawanan, bahkan disintegrasi bangsa akan terjadi, jika agenda pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS terabaikan. Untuk itu, Kementerian Sosial tidak akan bekerja sendirian bak Sinterklas menghilangkan segala kesusahan hidup.

Berdasarkan UU Kesejahteraan Sosial, masyarakat yang menginginkan ketenteraman, kenyamanan, dan ketertiban sosial diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang merata akan membentuk ketahanan sosial yang kuat sebagai bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional Indonesia. Inilah puncak (atap rumah) dari seluruh upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di berbagai bidang dan wilayah kerja.

Dalam rumah kesejahteraan sosial yang dicita-citakan itu seluruh warga akan bernaung dan berlindung, tidak hanya PMKS. Kita bertekad membangun rumah kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa diskriminasi. (*)

Dr Salim Segaf Al-Jufri

Menteri Sosial RI

(sumber : seputar indonesia.com)

(ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)